Berkedok Penyalur Tenaga Kerja, Terduga TPPO Terancam Dipolisikan

Advertisement

Berkedok Penyalur Tenaga Kerja, Terduga TPPO Terancam Dipolisikan

Radar Nusantara News Celebes
Sabtu, Juni 01, 2024


RNNCelebes.com, Makassar


Berkedok penyalur tenaga kerja, lagi-lagi terjadi eksploitasi komersial perempuan dan anak beberapa waktu lalu terhadap korban perempuan inisial PNA oleh 2 (Dua) orang perempuan warga kota Makassar yang berdomisili di Nabire merupakan kenalan korban atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terancam dipolisikan.

Diketahui berdasarkan pengaduan masyarakat, korban seorang perempuan PNA (19) warga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH - MIM) Kota Makassar menyampaikan situasi dan kondisi yang dialami saat dirinya berada di Kota Nabire untuk bekerja. Namun miris, dirinya seakan diperlakukan layaknya bagaikan suatu produk yang dipromosikan ke konsumen, Jumat 31/5/2024.

Korban PNA (19) mengungkapkan melalui YBH - MIM Kota Makassar, bahwa benar dirinya merasa dikomersialkan oleh 2 (Dua) orang terduga pelaku atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Korban PNA yang beberapa bulan lalu, tepatnya di Bulan September 2023, dengan bertemu terduga pelaku R (43) di salah satu sudut di kota Kendari, tempat dimana korban bekerja sebagai pemandu lagu di satu kafe.

Pasalnya, korban ditawarkan oleh terduga pelaku R suatu pekerjaan, untuk bekerja di Kota Papua Nabire dengan iming-iming dan gaji yang lebih besar, demi membantu kehidupan dirinya dan keluarga di tempat tinggalnya di Kota Kendari.

Adapun kronologis kejadiannya, bermula pada September 2023, saat korban PNA (19) bertemu terduga pelaku R (43) di tempat karoke Club Starlite di Kota Kendari yang bekerja sebagai Ladies pemandu lagu di tempat tersebut. Terduga pelaku R dengan menawarkan korban untuk bersedia bekerja di Papua Nabire dengan kontrak kerja selama 3 (Tiga) bulan dengan iming-iming pendapatan yang lebih besar.

Korban PNA yang waktu itu bersedia, asalkan sesuai
dengan yang disampaikan terduga pelaku R sebelumnya. Berselang sekitar 2 (Dua) minggu kemudian, korban bertemu terduga pelaku R yang  membahas rencana keberangkatan ke Kupang dengan biaya ditanggung oleh pihak Perusahaan Club SS, dan korban PNA pun akhirnya berangkat ke Kota Kupang.

Setibanya di Kota Kupang, korban PNA disampaikan akan bekerja dengan kontrak selama 3 (Tiga) bulan sebagai pemandu lagu di kafe Club SS. Selang 3 (Tiga) hari kemudian, korban dihubungi oleh terduga pelaku R, dengan maksud menyampaikan, bahwa ada lowongan kerja di Kota Nabire (Wageta) sebagai pemandu lagu dengan upah per jam Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Korban PNA pun setuju dengan tawaran terduga pelaku R, akhirnya dipesankan tiket pesawat pada tanggal 04 Oktober 2023 oleh terduga pelaku R tujuan ke Kota Nabire.

Sesampainya di sana, di Kota Nabire Papua, pada Kamis 05 Oktober 2023, korban PNA dijemput oleh terduga pelaku R di Bandara Douw Aturure Nabire dan langsung diantarkan ke rumah Boss Kafe Nanda, tepatnya di Pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Nabire Papua. Setelah berjumpa dengan Boss Kafe, korban PNA sempat di tinggal di rumah Boss Kafe Nanda selama 2 (Dua) hari, dikarenakan Boss ada berhalangan acara perkawinan, setelah acara tersebut Boss Kafe Nanda, di Hari Minggu malam 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, korban PNA dijemput untuk dibawa berangkat dari Kota Nabire ke Wagete Papua, dimana korban PNA akan bekerja sebagai pemandu lagu. 

Keesokan harinya, dihari Senin 09 Oktober 2023, korban PNA mulai bekerja di Kafe Nanda, selama 3 (Tiga) hari bekerja di Wagete, kemudian dirinya kembali dipindahkan bekerja di Kafe 99 di Kota Nabire, akan tetapi korban menolak, karena dirinya  diharuskan menerima tamu untuk BO ajakan seorang tamu dan secara terpaksa, diminta untuk tanda tangan kontrak, karena tidak sesuai pembicaraan awal dan harapan yang disampaikan terduga pelaku R, dimana korban PNA harus menandatangani kontrak selama empat (4) bulan.

Selanjutnya korban PNA yang tidak lagi bekerja mendapatkan informasi dari salah seorang terduga pelaku AY, bahwa dirinya telah membayarkan kepada terduga pelaku R sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan alasan dikenakan finalti sebesar Rp. 13.000.000,- dan biaya tiket pesawat sebesar Rp. 6.287.000,-, sehingga korban PNA tidak lagi bekerja di tempat Kafe Boss Nanda, sedangkan pembicaraan awal, terduga pelaku R mengatakan, bahwa semua biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja, yaitu Boss Kafe Nanda, dan akhirnya korban mencari pekerjaan di tempat lain di Kafe 99.

Lagi-lagi korban PNA bertemu dengan terduga pelaku AY yang menyampaikan, bahwa utangnya telah dia bayarkan sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Korban PNA sontak kaget dan mengetahui hal tersebut, korban bertanya kepada terduga pelaku AY tentang apa itu yang dimaksud sebesar Rp. 19.000.000,- ?, Dijawab oleh terduga AY. "Utang Tiket dan Utang Finalti, kalau utangmu tidak kamu selesaikan, maka tidak boleh pulang ke Makassar (ke tempat keluarga)", kata terduga pelaku AY kepada korban PNA.

Korban PNA yang merasa tertipu dan dibodohi, tidak lagi merasa nyaman, oleh karena mereka, baik terduga pelaku R dan AY menganggap dirinya berutang dan harus melunasi kepada pelaku AY. Dan akhirnya korban PNA meminjam kepada seorang laki-laki inisial A uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk membayar kepada terduga AY, barulah korban PNA dapat kembali ke Makassar.

Hadi Sutrisno, SH., Kuasa Hukum/Penasehat inisial PNA

Sementara itu, Ketua YBH - MIM Hadi Soetrisno, SH., selaku Kuasa Hukum/Penasehat, sesuai kronologis kejadian, menanggapi dan menilai apa yang menimpa dan dialami korban PNA (19) sebagai kliennya adalah terindikasi adanya perbuatan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh terduga pelaku R dan AY yang secara bersama-sama mengeruk dan memperoleh keuntungan, dengan berkedok membantu mendapatkan suatu pekerjaan, yang berakhir dengan mengkomersilkan korban dengan dalih adanya biaya finalty dan biaya tiket pesawat yang harus dibayarkan sebagai utang. 

Dirinya menambahkan, bahwa demikian terduga pelaku dapat terancam Pasal 2, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 297 KUHPidana (Perdangangan Wanita). Adapun ancaman jerat hukum terhadap terduga pelaku minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp 120 juta minimal Rp 600 juta.

Menurut Ketua YBH - MIM Hadi Soetrisno, SH., bahwa diduga dengan berkedok membantu mendapatkan suatu pekerjaan dengan menanggung semua biaya yang dari awal keberangkatan sampai ke tempat tujuan bekerja sebagai ikatan kontrak selama 3 (Tiga) bulan. "Unsur nilai komersil sejak awal sampai tempat tujuan bekerja sebagai ikatan kontrak kerja dengan berharap ada nilai keuntungan sampai pada akhirnya, korban berutang terhadap terduga pelaku", ungkap Hadi.

Dirinya sebagai kuasa hukum bermaksud akan melaporkan terduga pelaku inisial R dan AY ke pihak Kepolisian daerah (Polda) Sulsel dan meminta untuk benar-benar menindak lanjuti dan mengusut tuntas atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap indikasi sindikat perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja secara ilegal", tegas Hadi Soetrisno, SH.

Pada akhirnya melalui YBH - MIM berharap, agar pihak kepolisian menindak lanjuti dan memproses serta mengusut tuntas terhadap terduga pelaku atas diduga sidikat jaringan berkedok penyaluran tenaga kerja, mengeksploitasi komersialkan perempuan dengan bersama-sama untuk mengeruk keuntungan dari korban. "Olehnya hal ini sangat melanggar hak azasi manusia dan sangat merusak tatanan hidup di masyarakat, terlebih lagi yang dialami korban yang kemungkinan akan berdampak pada psikis dan sosial dimasyarakat bagi korban PNA", ungkap Ketua YBH - MIM Makassar. 

( Rahmat )